SEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengatakan akan mempertimbangkan kembali pemberian bantuan senjata kepada Ukraina setelah mengutuk langkah Korea Utara (Korut) dan Russia yang meningkatkan kerja sama militer dan ekonomi mereka dengan mengadopsi perjanjian kemitraan strategis komprehensif.
Penasihat Keamanan Nasional Korsel, Chang Ho-jin, mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah pernyataan pemerintah yang dirilis setelah ia memimpin pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada Kamis (20/6).
Pernyataan tersebut muncul ketika Seoul tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan senjata mematikan kepada Ukraina.
Chang mengatakan pemerintah percaya bahwa segala jenis kerja sama yang memberikan dukungan langsung dan tidak langsung terhadap peningkatan militer Korut, merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, dan menekankan bahwa kerja sama semacam itu harus tunduk pada pengawasan dan sanksi komunitas internasional.
"Korsel akan lebih memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat (AS) untuk memperluas dan menopang daya tangkal mereka dalam menetralisir ancaman dari hubungan Russia-Korut," ucap Chang.
AS Amat Prihatin
Sementara itu AS kembali menegaskan bahwa upaya memperdalam kerjasama antara Korut dan Russia adalah tren yang sangat memprihatinkan, setelah kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan komprehensif pada Rabu (19/6), yang mencakup klausul untuk saling mendukung jika terjadi serangan terhadap salah satu negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pada Rabu bahwa kerja sama yang berkembang antara Moskwa dan Pyongyang adalah tren yang harus menjadi perhatian besar bagi siapapun yang tertarik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, menjunjung tinggi rezim non-proliferasi global, serta mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB, dan mendukung rakyat Ukraina.
Jubir tersebut menyebut bahwa tidak ada negara yang boleh memberikan Putin sebuah platform untuk mempromosikan perang agresinya terhadap Ukraina, dengan mengkritik Russia yang secara terang-terangan melanggar Piagam PBB dan bekerja untuk merusak sistem internasional.
Jubir itu juga mengkritik transfer senjata antara kedua negara sebagai pelanggaran yang jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengeluarkan pernyataan dengan posisi yang sama, bahwa AS telah memperingatkan beberapa kali tentang adanya upaya pendalaman kerja sama antara kedua negara tersebut.
Jubir itu kemudian menegaskan kembali komitmen AS akan tetap solid dalam untuk selalu mendukung sekutu-sekutunya di kawasan Indo-Pasifik dan juga Ukraina. KBS/I-1
